Yogyakarta, 7 September 2026 — Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (FH UNY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) memperkuat sinergi kelembagaan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengawasan Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat serta pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan PKS dilaksanakan pada 7 September 2026 dan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu DIY beserta jajaran serta pimpinan FH UNY beserta jajaran. Kerja sama ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan kegiatan akademik sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu DIY menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai ruang pengembangan pengetahuan, pendidikan demokrasi, sekaligus mitra dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga turut berperan dalam mengawal proses demokrasi. Dalam konteks tersebut, lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi ruang yang efektif untuk memperluas literasi kepemiluan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong keterlibatan mahasiswa dan sivitas akademika dalam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, Dekan FH UNY dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bawaslu DIY merupakan bagian dari upaya FH UNY untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kerja sama ini, FH UNY dan Bawaslu DIY memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan bersama, antara lain dalam bidang pendidikan dan penguatan kapasitas, penelitian dan kajian hukum, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pengawasan partisipatif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kontribusi akademik dan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan demokrasi di Indonesia.

Penandatanganan PKS ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara FH UNY dan Bawaslu DIY. Sinergi antara kekuatan akademik dan pengalaman kelembagaan Bawaslu diharapkan mampu melahirkan berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, sivitas akademika, masyarakat, serta penguatan kualitas demokrasi.

Dengan terjalinnya kerja sama tersebut, FH UNY dan Bawaslu DIY berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung pengawasan partisipatif serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.