Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) secara resmi melakukan pemekaran Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik (FISHIPOL) pada tanggal 2 Mei 2025, menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Hukum (FH). Secara yuridis, pendirian Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (FH UNY) didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.28/UN34/IV/2025 tanggal 28 April 2025. FH UNY memiliki 1 (satu) Program Studi, yaitu S1 Ilmu Hukum. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum telah terakreditasi oleh BAN-PT Nomor 6129/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Secara historis, Program Studi Ilmu Hukum – yang nantinya diharapkan menjadi Fakultas – berawal dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963 pada tanggal 22 Mei 1963, dengan nama awal Jurusan Civics Hukum, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS). Pada era Orde Baru, seiring dengan semangat untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, nama program studi ini diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1970-an. Selanjutnya pada tahun 1985 berganti menjadi Prodi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara (PMP-KN) yang mencerminkan pentingnya kajian ilmiah dalam memperkuat peran warga negara. Tahun 1999 kata “moral” pada nama prodi dihilangkan, sehingga nama program studi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 2006 kembali terjadi perubahan nama prodi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan nomenklatur prodi kembali terjadi pada tahun 2014, dengan menggunakan nama Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Program Studi dengan segenap dinamikanya berada di bawah jurusan (sekarang departemen) yang nomenklaturnya juga mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH). Penamaan departemen ini untuk mewadahi program studi yang ada, termasuk pengembangan program studi baik kependidikan maupun non-kependidikan. Hal ini sejalan dengan transformasi institusional terjadi pada tahun 1999, saat IKIP Yogyakarta berkembang menjadi Universitas, yang memungkinkan pembukaan program-program studi non-kependidikan untuk mendukung program kependidikan.

Jurusan/Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terus mencetak sejarah prestasi yang menginspirasi, memperkuat posisinya sebagai pusat akademik terkemuka yang sejalan dengan visi UNY sebagai universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Salah satu tonggak pentingnya adalah pencapaian akreditasi BAN-PT dengan SK No. 10762/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021, yang berlaku sejak 8 September 2021 hingga 15 Maret 2025, menjadi bukti kualitas pendidikan yang terpercaya dan unggul.

Sebagai langkah strategis dalam pengembangan keilmuan, PKnH meluncurkan Program Studi Ilmu Hukum dan Ilmu Politik pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2.1/UN34/III/2024, yang menjadi fondasi kuat berdirinya Fakultas Hukum UNY. Fakultas Hukum UNY menawarkan kajian yang unik dan mendalam tentang Hukum Administrasi Negara, dengan fokus pada pengembangan masyarakat berkelanjutan. Fakultas Hukum UNY dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengabdian masyarakat yang membawa dampak nyata. Transformasi ini memperkokoh posisi UNY sebagai pelopor dalam memajukan pendidikan hukum yang inovatif dengan kontribusi nyata kepada masyarakat, mewujudkan visinya untuk menjadi universitas yang unggul.

Fakultas Hukum UNY memiliki kekhasan pada bidang Hukum Administrasi Negara. Hal tersebut berkaitan erat dengan sejarah dan akar keilmuan Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan universitas yang berfokus pada Pendidikan. Kekhususan pada Hukum Administrasi Negara dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Program Studi Ilmu Hukum UNY merupakan pengembangan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH) yang rumpun keilmuannya meliputi: hukum, politik dan moral untuk mengembangkan kajian kewarganegaraan yang sudah terlebih dahulu ada di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik(FISHIPOL) – yang sekarang telah menjadi dua Fakultas terpisah: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Yogyakarta.